Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema “Peran BUMN Dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri”, di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Kamis (25/7/2025). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang penting membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital.

“BUMN memiliki peran penting dalam menggerakan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian ekonomi global,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema “Peran BUMN Dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri”, di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Kamis (25/7/2025).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, disebut BUMN adalah perusahaan yang minimal saham pemerintah di dalamnya adalah paling sedikit 51 persen atau bisa juga lebih. Salah satu tugas dan perannya ialah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Beberapa BUMN juga diberikan kewenangan pemerintah melakukan monopoli dalam bisnisnya karena alasan efisiensi dan kemaslahatan banyak orang, seperti Pertamina dan PLN.

“Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah mulai dari reformasi struktural, insentif fiskal, peningkatan iklim investasi hingga digitalisasi sektor ekonomi. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa yang masuk dalam BUMN,” tuturnya.

BUMN juga memiliki peran sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar sehingga tidak terjadi monopoli pada produk atau jasa, terutama yang dibutuhkan banyak orang.

Selain itu, peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah membantu pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

“BUMN tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis milik negara tetapi tetapi juga agen pembangunan yang bertugas menjalankan mandat strategis negara termasuk didalamnya adalah pemerataan ekonomi Indonesia,” tambah Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto yang juga bertindak sebagai pembicara pada acara tersebut. (tn/aha)